Ketum PPDI Iuran Wajib Anggota Bukan Dana Kawal PP

PP PPDI

Surabaya (22/12/2017) – Mensikapi polemik akhir-akhir ini , dimana beberapa media memberitakan pungli terhadap perangkat desa terkait agenda Silatnas 2017 dan  pungutan liar (pungli) dari oknum-oknum sesama perangkat desa sebesar Rp 60 ribu per orang, dengan dalih dana tersebut untuk “mengawal” revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2015 , hal ini sangat disayangkan DPP PPDI .

Ketua Umum PPDI Mujito menyayangkan persepsi yang berkembang terkait isu-isu tersebut .

“Disaat internal PPDI sedang bergairah untuk membangun kontruksi organisasi yang kuat ke depannya, kami di serang dengan berita yang menyudutkan “ ujar beliau.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, saat menemui ribuan perangkat desa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017), memberikan lampu hijau atas tuntutan demonstran agar penghasilan perangkat desa disetarakan dengan gaji PNS IIA.

“PPDI mengejar apa yang di tawarkan Kemendagri ini sebagai solusi tuntutan kami akan Janji Jokowi-Jk dalam Pilpres 2014 terkait pengangkatan Perangkat Desa PNS !” lanjut Mujito. “ Untuk itu terkait dengan pungutan Rp. 60 ribu per perangkat desa ini yang perlu di luruskan “

Seperti yang telah menjadi keputusan dalam Rapimnas PPDI di Klaten (16/12/2017), PPDI menetapkan adanya iuran wajib per bulan Rp. 5000,- sesuai dengan AD/ART , kemudian dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua-Ketua PPDI Kabupaten , Ketua PPDI Propinsi dan Pengurus Pusat PPDI di putuskan untuk iuran wajib tersebut di rapel 1 tahun sekaligus yang mana dana ini nanti untuk menggerakkan roda organisasi sekaligus penerbitan kartu anggota PPDI secara nasional .

“ Dalam penarikan iuran wajib ini ada beberapa tahapan yang akan di lakukan seperti pengisian blangko kesediaan menjadi anggota PPDI “ lanjut Ketum PPDI.

“ Tentu dengan menjadi anggota PPDI ada hak dan kewajiban yang akan timbul , inilah yang akan kita tata untuk menjadikan PPDI sebagai organisasi profesi yang professional ke depannya “

Di sinyalir adanya berita tersebut karena informasi yang setengah-setengah di terima perangkat desa, perlu di pahami bahwa perjuangan pengawalan PP No 47 tahun 2015 tidak bias di lakukan dalam satu hari.

“ Ini perjuangan yang berkelanjutan , dan PPDI sebagai organisasi tentu tidak bisa jalan tanpa adanya iuran wajib anggota sebagaimana organisasi yang lain “ sambung Mujito yang terlihat begitu tenang dalam menghadapi serangan yang menyudutkan PPDI ini.

“ Sebagai pemegang amanah  Ketua Umum PPDI, saya berharap seluruh elemen dan struktural kepengurusan baik dari tingkat pusat sampai dengan kordes dapat menyampaikan serta meluruskan informasi ini “ pinta Mujito menutup obrolan dengan tim Pusinfo . (Red-Pusinfo)

Tinggalkan Balasan

Pusinfo PPDI © 2017 |Tentang Kami|Hubungi Kami| Pusinfo PPDI Special Thanks for Frontier Theme